 |
| Ilustrasi baju Lebaran. Foto: Shutter Stock |
Seperti yang kita tahu, lebaran identik baju baru. Lalu pertanyaan utamanya adalah, mengapa tradisi tersebut bisa ada hingga mengakar kuat hingga hari ini?
Momen lebaran merupakan hari perayaan umat muslim sehingga baiknya tiap orang berpakaian dan berhias dengan baik walaupun tidak harus baru. Namun, kenyataanya banyak orang yang mengartikan hal ini menjadi “harus membeli baju baru” bahkan sejak era kolonial.
Nah penasaran dengan kisah selengkapnya? Yuk simak ulasannya berikut ini!
Dalam buku sejarah, tradisi ini dimulai sejak zaman Kesultanan Banten
 |
| Suasana beli baju zaman dulu / Credit: Historia |
Dilansir dari historia.id, menurut Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam bukunya yang bertajuk Sejarah Nasional Indonesia, tradisi membeli barang baru bahkan sudah dimulai sejak 1596 di Banten.
Saat itu, wilayah Banten ada di bawah Kesultanan Banten yang merupakan kerajaan Islam. Menjelang Idul Fitri, mayoritas penduduk Muslim di bawah kerajaan tersebut menyiapkan baju baru.
Namun, saat itu hanya kalangan kerajaan yang bisa membeli baju bagus untuk Idul Fitri, sementara warga biasa sibuk menjahit baju sendiri.
Lambat laun diketahui tradisi ini tidak hanya terjadi di Banten, salah satunya kerajaan Mataram Islam, Yogyakarta. Umat muslim di sana juga melakukan tradisi yang serupa yakni menyiapkan baju baru, terutama saat hari-hari terakhir bulan Ramadan.
Mirip dengan tradisi Eropa saat tahun baru
Menurut catatan Snouck Hurgronje, penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial. Kebiasaan membeli baju untuk lebaran pada bulan 10 dalam kalender Islam itu mirip dengan kebiasaan orang di Eropa.
“Kebiasaan saling bertamu pada hari pertama bulan kesepuluh dengan mengenakan pakaian serba baru mengingatkan kita pada perayaan tahun baru Eropa,” terang Snouck dalam Islam di Hindia Belanda yang dilansir dari sumber yang sama.
Namun, hal ini kemudian dikritik bahkan disebut sebagai “sumber bencana ekonomi” oleh pejabat kolonial yakni Steinmetz, Residen Semarang, dan De Wolff, pejabat Hindia Belanda. Bukan tanpa alasan, ternyata kebiasaan ini membuat bupati dan pamong praja bumiputera turut menggunakan dana pemerintah untuk beli baju.
Sempat ada diskriminasi fesyen
Kala itu, bupati dan pamong praja bumiputera mengenakan pakaian campuran ala tradisi setempat, pengaruh Islam, dan ala Eropa. Berbanding terbalik dengan rakyat jelata yang tidak punya uang untuk membeli baju baru dan secara implisit mereka memang ditabukan bergaya seperti orang Belanda.
“Pakaian Barat ditabukan bagi banyak orang, Jika ada pengecualian maka ini berlaku bagi orang-orang yang dekat dengan Belanda,” ucap Kees van Dijk dalam Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi
Namun, hal ini kian memudar sejak tahun 1900-an, masyarakat kelas bawah mulai memiliki banyak pilihan untuk membeli pakaian baru. Hal ini digambarkan pada Harian De Locomotief edisi 30 Desember 1899, sudah terdapat potret masyarakat tidak mampu mulai berbelanja dan berpakaian ala Barat.
Kebebasan memilih mode pakaian ini berimbas pada pertumbuhan industri tekstil di Hindia Belanda. Mode pakaian lebih beragam dan pasar penjualan melebar.
Hingga kini, tradisi ini masih terjadi di Indonesia. Namun, yang perlu diingat adalah hal ini bukanlah suatu keharusan. Jadi untuk Anda yang memang tidak ingin atau punya kebutuhan lain yang lebih penting maka Anda bisa kok mengesampingkan urusan ini.